POROSKOTA.COM – Inilah perubahan dalam versi Agustus 2022.

Pemerintah telah resmi mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem (RUU Sisdiknas) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Perubahan Tahun 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (), Rabu (24/8/2022), dikutip dari Kemendikbud.

Kemendikbud telah merilis lima poin RUU Sisdiknas yang mengubah kebijakan dalam satuan pendidikan, Senin (29/8/2022).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Dalam RUU Sisdiknas disebutkan, kini ditingkatkan menjadi 13 tahun.

Selain itu, menjadi mata pelajaran wajib di setiap satuan pendidikan.

Berikut ini poin-poin perubahan dalam RUU Sisdiknas:

1. Perluasan wajib belajar

Sebelum:

Cakupan wajib belajar dalam UU Sisdiknas yang berlaku saat ini adalah pendidikan dasar sembilan tahun.

Perluasan wajib belajar kependidikan menengah kerap dilakukan di daerah tanpa memastikan kualitas pendidikan dasar yang sudah mencukupi.

Sesudah:

Wajib belajar 13 tahun dimulai dari sepuluh tahun pendidikan dasar prasekolah dan kelas 1 sampai 9. Lalu tiga tahun pendidikan menengah.

Perluasan kependidikan menengah dilakukan secara bertahap pada daerah yang kualitas pendidikan dasarnya telah memenuhi standar pemerintah pusat akan membantu daerah yang paling membutuhkan.

2. Pendanaan wajib belajar semakin jelas

Sebelum:

Satuan pendidikan negeri seringkali menghadapi masalah jika masyarakat ingin berkontribusi secara sukarela.

Sesudah:

Pemerintah mendanai penyelenggaraan wajib belajar satuan pendidikan negeri tidak memungut biaya dari orangtua/wali murid. Namun, masyarakat boleh berkontribusi secara sukarela tanpa paksaan dan tidak mengikat.

3. Nomenklatur satuan pendidikan dapat disesuaikan

Sebelum:

Penamaan satuan pendidikan seperti Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan sebagainya ada di dalam RUU Sisdiknas sehingga nomenklatur yang ada tidak bisa diubah.

Sesudah:

Sekolah madrasah pesantren dan satuan pendidikan keagamaan tingkat dasar dan menengah diatur sebagai bentuk satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah dalam batang tubuh RUU Sisdiknas.

Namun pengaturan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan sebagainya menjadi contoh dalam penjelasan sehingga pemerintah dapat menyesuaikan nomenklatur tersebut jika diperlukan.

4. Mobilitas pelajar pesantren formal dengan satuan pendidikan lain semakin mudah

Sebelum:

Pesantren diatur secara terpisah dari sistem pendidikan nasional.

Lulusan pesantren formal seringkali kesulitan jika ingin pindah ke satuan pendidikan lain di luar pesantren.

Sesudah:

Standar nasional pendidikan berlaku pada keseluruhan jalur pendidikan formal termasuk untuk pesantren formal.

Lulusan Pesantren formal bisa lebih mudah pindah ke sekolah madrasah maupun universitas dan begitupun sebaliknya.

5. Pendidikan pancasila menjadi mapel wajib

Sebelum:

Pancasila bukan merupakan muatan maupun mata pelajaran atau mapel wajib di kurikulum pendidikan dasar dan menengah.

Sesudah:

Pendidikan Pancasila menjadi mata pelajaran wajib bersama dengan pendidikan agama dan bahasa Indonesia.

Selain mata pelajaran di atas juga ada muatan wajib Matematika IPA, IPS, seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga keterampilan atau kecakapan hidup dan muatan lokal.