POROSKOTA.COM, JAKARTA – Anggota RI meminta kejelasan kepada Menteri Keuangan terkait makna penyehatan keuangan BUMN (Persero) Tbk.

Hal itu agar dana bantuan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 tersebut dapat bermanfaat dan jelas penggunaannya.

“Kalau penyehatan artinya lagi sakit. Saya tolong jelaskan sakitnya apa? Sakitnya perlu kita tahu agar program penyehatannya tidak salah obat,” kata Mekeng di Jakarta, Rabu (31/8/2022).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini telah menanyakan langsung ke Menteri Keuangan Indrawati dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI pada Senin (29/8/2022). Mekeng menuntut penjelasan supaya menjadi pedoman DPR dalam mengambil keputusan terkait persetujuan pemberian PMN.

Menurut Mekeng, banyak pemberian PMN yang tidak bermanfaat. Pada akhirnya bermasalah secara hukum. Salah satu contohnya adalah PT Krakatau Steel.

Mantan Ketua Komisi XI DPR ini juga menyoroti penurunan nilai aset Waskita yang disebabkan karena adanya penjualan ruas-ruas jalan. Penurunan aset tersebut diprediksi akan terjadi sejak 2022 hingga 2026, dengan atau tanpa adanya PMN. Padahal, penurunan aset itu tidak sejalan dengan penurunan utang.

Padahal, seharusnya, jika terjadi penjualan aset, meskipun aset tersebut terus menurun, namun hasil dari penjualan tersebut dapat masuk ke dalam kas untuk memperbaiki modal. Sehingga, leverage perusahaan tersebut menjadi sehat kembali.

“Ini ke mana hasil penjualannya? Jadi jangan sampai asetnya hilang, utangnya tidak turun-turun, pemerintah nombok terus. Uang rakyat (PMN) ini masuk ke dalam sesuatu yang tidak jelas,” tegas legislator daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur I tersebut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan ada delapan strategi untuk penyehatan Waskita.

Pertama, divestasi sebanyak lima dari target 13 ruas rol yang dimiliki untuk perolehan dana pembayaran dan dekonsolidasi (recycling asset).

Kedua melalui penjaminan pemerintah, yakni dengan pinjaman sindikasi perbankan dengan plafond sebesar Rp 8,077 triliun, dan obligasi serta sukuk dengan plafond sebesar Rp5,6 triliun.

Ketiga melalui restrukturisasi utang induk sebesar Rp48 triliun dengan 21 kreditur pada 2021.

Keempat, papar Menkeu Sri Mulyani, restrukturisasi utang anak, yaitu WTR, WKR, dan WKI dan yang saat ini sedang berproses adalah WSBP. Kelima, Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 2021 sebesar Rp7,9 triliun, dan pada 2022 sebesar Rp3 triliun.

Keenam restrukturisasi untuk meningkatkan profitabilitas dan efisiensi. Ketujuh yaitu penyelesaian ruas tol khusus seperti Kayu Agung-Palembang-Betung, dan ruas tol Kuala Tanjung. Terakhir adalah perbaikan kinerja terus-menerus, efisiensi, GCG, dan manajemen risiko dalam rangka memberikan nilai tambah untuk mendukung perusahaan dalam mencapai tujuan.