POROSKOTA.COM, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang enam pimpinan partai politik besar pendukung pemerintah pada Selasa malam, (2/5/2023).
Pertemuan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta tersebut membahas masalah politik yang berkembang saat ini terutama soal pilpres 2024.
Menurut Presiden pertemuan dirinya dengan para Ketum Parpol hanya diskusi biasa.
“Cawe- cawe haha. Bukan cawe-cawe, wong itu diskusi aja kok (disebut) cawe-cawe,” kata Jokowi di Gedung Sarinah, Jakarta, Kamis, (4/5/2023).
Lagi pula kata Jokowi, sebagai Presiden selain merupakan pejabat publik dirinya juga merupakan politikus. Sehingga wajar apabila bertemu Ketum Parpol membicarakan masalah politik.
“Saya tadi sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe,” katanya.
Jokowi menegaskan urusan Capres-Cawapres merupakan urusan partai politik atau gabungan partai politik. Namun, bukan berarti ia tidak boleh berdiskusi mengenai masalah tersebut.
“Urusan Capres, Cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai.
Sudah bolak-balik saya sampaikan kan? Tapi kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja.
Apa konstitusi yang dilanggar dari situ ? Enggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik,” pungkasnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan enam Ketua Umum Partai Politik (Parpol) pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa malam, (2/5/2023).
Mereka yang hadir yakni Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Adapun pertemuan berlangsung lebih dari dua jam yakni dari pukul 19.00-21.30 WIB
Tak Undang Surya Paloh
Jokowi juga mengakui bahwa tidak mengundang Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pertemuan dengan para pimpinan Parpol pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (2/5/2023).
Partai Demokrat menilai hal itu upaya mengkondisikan pasangan calon presiden tertentu.
Demikian disampaikan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, saat dihubungi PorosKota.com, Kamis (4/5/2023).
“Kasak-kusuk Presiden Jokowi pada pengkondisian pencalonan pasangan tertentu dan upaya menjegal paslon yang tak dikehendaki,” kata Kamhar.
Atas hal itu, Kamhar mempertanyakan komitmen Presiden Jokowi terhadap demokrasi dan politik kenegarawanan.
Kamhar pun mencontohkan pada zaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berhasil menjaga kualitas pemilu yang berlangsung secara demokratis.
“Pak SBY sudah membuktikan, alhamdulillah sukses sebagai seorang negarawan dan demokratis sejati,” tandasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya berkomentar tegas terkait tidak hadirnya Ketum Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan dengan para pimpinan Parpol pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (2/5/2023).
Jokowi mengatakan tidak hadirnya Surya Paloh karena memang tidak diundang.
“Ya memang gak diundang,” kata Jokowi di Gedung Sarinah, Jakarta, Kamis, (4/5/2023).
Jokowi mengatakan Nasdem saat ini sudah memiliki koalisi sendiri dalam Pilpres 2024. Sementara itu partai yang diundang ke Istana merupakan partai pendukung pemerintah yang menjalin kerjasama politik ke depan.
Jokowi khawatir bila Nasdem diundang maka akan mengetahui startegi politik partai-partai di luar koalisi NasDem pada Pilpres 2024.
“NasDem itu ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa, ya masa yang disini tahu strateginya. Kan mestinya tidak seperti itu,” katanya.
Untuk diketahui NasDem yang merupakan partai koalisi pemerintah justru mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024 bersama dengan PKS dan Demokrat yang merupakan partai oposisi.
Sementara itu partai pendukung pemerintah yang lain seperti PDIP dan PPP telah mendukung Ganjar, lalu Gerindra mendukung Prabowo Subianto, sementara Golkar, PAN, dan PKB belum memutuskan Capres yang akan didukung.
Meskipukn demikian kata Jokowi, sikap NasDem tersebut dalam politik wajar-wajar saja. Dirinyapun boleh bersikap karena seorang presiden selain sebagai pejabat publik juga merupakan pejabat politik.
“Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong. Ya kan, saya berbicara berkaitan dengan pelayanan publik juga bisa dong. Ya memang ini tugas, tugas seorang presiden. Hanya memang kalau sudah ada ketetapan KPU saya itu (angkat tangan),” pungkasnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para Ketua Umum Parpol koalisi pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dari tujuh Ketum Parpol koalisi pemerintah, hanya dari Partai NasDem yang tidak hadir ke istana.
Terkait hal itu Ketum Golkar Airlangga Hartarto mengaku tidak mengetahuinya. Airlangga mengatakan belum menerima penjelasan mengenai ketidakhadiran Ketum NasDem Surya Paloh.
“Penjelasanya belum kita terima,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Sementara itu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa Surya Paloh tidak hadir bertemu Jokowi di Istana karena sedang berada di luar negeri.
“Sedang di luar negeri,” kata Prabowo.
Hal senada juga disampaikan Plt Ketua Umum PPP Mauhamad Mardiono. Menurutnya Surya Paloh sedang tidak berada di Indonesia sehingga tidak hadir dalam pertemuan.
“Sedang tidak di tanah air,” katanya.
Mardiono mengaku tidak mengetahui apakah Surya Paloh diundang dalam pertemuan atau tidak.
Ia mengatakan bukan sebagai tuan rumah sehingga tidak mengetahui siapa saja yang diundang ataupun tidak diundang.
“Kalau itu saya tidak tahu, karena bukan tuan rumah. Tentu yang tahu adalah tuan rumah, jadi tadi saya tidak menanyakan apakah Nasdem diundang,” katanya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah petinggi Partai Politik (Parpol) pendukung pemerintah ke Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa malam, (2/5/2023). Presiden mengumpulkan para Ketum Parpol untuk bersilaturahmi lebaran.
Sejumlah Ketum Parpol tampak telah hadir di Istana Kepresidenan Jakarta. Para Ketum Parpol masuk ke dalam Istana melalui pintu Bali sebelah Masjid Baiturrahim Istana. Pintu masuk tersebut merupakan pintu masuk VIP tamu presiden.
Sejumlah Ketum Parpol tampak telah masuk ke dalam istana. Mereka diantaranya Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Mereka hadir dalam rentang waktu berdekatan yakni 18.32-18.46 WIB.
Adapun pertemuan berlangsung lebuh dari dua jam yakni dari pukul 19.00-21.30 WIB.
Diminta Legowo Tak Diakui Lagi Oleh Jokowi
Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menyarankan Partai NasDem agar segera mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu terkait Jokowi yang menyebut NasDem sudah punya koalisi sendiri sehingga tak diundang dalam pertemuan di Istana Merdeka bersama enam ketua umum parpol pada Selasa (2/5/2023).
“Partai yang dipimpin oleh Surya Paloh ini sebaiknya legowo untuk mundur dari kabinet,” kata Agung kepada PorosKota.com, Kamis (4/5/2023).
Menurutnya, Presiden Jokowi tak sepaham dengan sikap politik Partai NasDem yang mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres).
“Presiden Jokowi tidak sepaham dengan sikap yang diambil NasDem terkait Pilpres,” ujar Agung.
Terlebih, Agung menjelaskan narasi keberlanjutan merupakan strategi pemenangan capres-cawapres untuk koalisi pemerintah, tanpa Partai NasDem.
Dalam konteks ini, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disebut figur yang akan melanjutkan program-program Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan dirinya memang sengaja tak mengundang Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
“Ya memang enggak diundang,” kata Jokowi di Gedung Sarinah, Jakarta, Kamis, (4/5/2023).
Jokowi mengatakan Partai NasDem saat ini sudah memiliki koalisi sendiri dalam Pilpres 2024.
Sementara itu partai yang diundang ke Istana merupakan partai pendukung pemerintah yang menjalin kerjasama politik ke depan.
Jokowi khawatir bila Partai NasDem diundang maka akan mengetahui startegi politik partai-partai di luar koalisi NasDem pada Pilpres 2024.
“NasDem itu ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa, ya masa yang di sini tahu strateginya. Kan mestinya tidak seperti itu,” ujarnya.
