POROSKOTA.COM, JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi () menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur (MIDI) , Jumat (26/8/2022).

Selain Suantopo Po, tim penyidik turut memanggil Property Development Director PT Midi Utama Indonesia Lilik Setiabudi.

Keduanya akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) persetujuan prinsip pembangunan gerai Alfamidi tahun 2020 di Pemerintahan Kota Ambon dengan tersangka eks dkk.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

“Pemeriksaan dilakukan Kantor KPK Gedung Merah Putih, atas nama Suantopo Po, Direktur PT Midi Utama Indonesia Tbk dan Lilik Setiabudi, Property Development Director PT Midi Utama Indonesia, Tbk,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat.

Belum diketahui apa yang akan dikonfirmasi tim penyidik KPK kepada Suantopo Po dan Lilik Setiabudi.

KPK terakhir telah mendeteksi adanya aliran uang yang berasal dari PT Midi Utama Indonesia Tbk untuk mengurus persetejuan izin prinsip pembangunan cabang Alfamidi tahun 2020 di Kota Ambon.

Uang itu diberitakan PT Midi Utama Indonesia kepada tersangka eks Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy melalui tersangka Amri, Kepala Perwakilan Regional Alfamidi Kota Ambon.

Demikian terungkap setelah penyidik KPK memeriksa Agus Toto Ganeffian, General Manager License PT Midi Utama Indonesia pada Jumat (5/8/2022) di Gedung Merah Putih KPK Jakarta.

“Saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya aliran sejumlah uang dari PT MIU (Midi Utama Indonesia) melalui dari tersangka AR (Amri) yang kemudian diduga digunakan dalam proses pengurusan persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon,” kata Ali Fikri, Senin (8/8/2022).

KPK telah menetapkan Wali Kota Ambon periode 2011-2016 dan 2017-2022 Richard Louhenapessy dengan sangkaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Selama proses penyidikan dugaan perkara awal tersangka RL, tim penyidik KPK kemudian mendapati adanya dugaan tindak pidana lain yang diduga dilakukan saat yang bersangkutan masih aktif menjabat Wali Kota Ambon berupa TPPU,” kata Ali, Senin (4/7/2022).

Richard disinyalir sengaja menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kepemilikan harta benda menggunakan indentitas pihak-pihak tertentu.

Richard Louhenapessy sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail Alfamidi tahun 2020 di Kota Ambon dan penerimaan gratifikasi.

Dia dijerat bersama Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemkot Ambon Andrew Erin Hehanussa dan Kepala Perwakilan Regional Alfamidi Kota Ambon Amri.

Dalam konstruksi perkara, disebutkan dalam kurun waktu tahun 2020, Richard yang menjabat Wali Kota Ambon periode 2017-2022 memiliki kewenangan, salah satu di antaranya terkait dengan pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail di Kota Ambon.

Dalam proses pengurusan izin tersebut, KPK menduga Amri aktif berkomunikasi hingga melakukan pertemuan dengan Richard agar proses perizinan bisa segera disetujui dan diterbitkan.

Menindaklanjuti permohonan Amri, Richard kemudian memerintahkan Kadis PUPR Pemkot Ambon untuk segera memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin, di antaranya Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Untuk setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan dimaksud, Richard meminta agar penyerahan uang dengan minimal nominal Rp25 juta menggunakan rekening bank milik Andrew yang adalah orang kepercayaan Richard.

Khusus untuk penerbitan terkait Persetujuan Prinsip Pembangunan untuk 20 gerai usaha retail, Amri diduga kembali memberikan uang kepada Richard sekira sejumlah Rp500 juta yang diberikan secara bertahap melalui rekening bank milik Andrew.

Richard diduga pula menerima aliran sejumlah dana dari berbagai pihak sebagai gratifikasi dan hal ini masih terus didalami lebih lanjut oleh tim penyidik.