POROSKOTA.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap DPR RI segera memberi kejelasan ihwal jadi atau tidaknya pemekaran Provinsi Papua Barat menjadi Papua Barat Daya.
Mengingat pemekaran ini nantinya bakal berdampak pada perubahan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi pada Pemilu 2024.
Lebih lanjut, perubahan dapil harus dimuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu yang semestinya diterbitkan sebelum 9 Desember 2022 mendatang.
“Prinsipnya adalah, kalau memang mau diketok secepat mungkin, supaya kita tidak ketinggalan dengan tahapan-tahapan pemilu,” kata Tito kepada wartawan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (11/11/2022).
Hingga saat ini Perppu Pemilu baru mengakomodasi tiga provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan yang dasar hukumnya sudah ditetapkan sejak 25 Juli 2022.
“Karena ini kan hubungannya dengan Perppu. Kami menerbitkan Perppu untuk mengakomodir provinsi baru. Ini 3 sudah,” ujar Tito.
Sementara itu, proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sudah bergulir di DPR RI.
Namun parlemen masih belum kunjung mengesahkannya menjadi undang-undang sampai sekarang.
Tito menegaskan, jika memang segera hendak diresmikan, lebih baik DPR segera bergerak. Daripada nanti menganggu tahapan pemilu.
“Kalau Papua Barat Daya mau diketuk (diresmikan), ya cepat. Kalau enggak, ya enggak usah diketuk sekalian, supaya enggak terganggu tahapan-tahapan pemilunya,” jelasnya.
Senada, Wakil Mendagri John Wempi Wetipo, mengeklaim draf Perppu Pemilu yang diajukan pemerintah belum mengakomodasi Papua Barat Daya.
Ia mengaku pemerintah siap mengakomodasi Papua Barat masuk dalam Perppu Pemilu seandainya ada kejelasan dari DPR RI.
Namun, apabila hingga 6 Desember 2022 tidak ada kejelasan hukum pembentukan Papua Barat Daya, maka wilayah itu tidak akan masuk dalam desain Pemilu 2024 yang diatur dalam Perppu.
“Justru itu (Papua Barat Daya) yang membuat (Perppu) akan tertunda karena itu di dalam rancangan ada, tetapi secara de jure dan de facto, masih belum. Nah ini yang kita tunggu,” ujar John.
“Karena KPU menjalankan berdasarkan Perppu yang disahkan bersama, karena itu menjadi acuan buat dia untuk Pemilu Serentak 2024,” tambahnya.
Kemendagri Targetkan Perppu Pemilu Rampung Sebelum Oktober
1 sept 2022 komisi ii dpr dan kemendagri menyepakati mekanisme penerbitan perppu usai penambahan tiga provinsi baru di papua
Kemendagri Dan Komisi Ii Dpr Ri Sepakati Perppu Keikutserttaan 3
1 sept 2022 komisi ii dpr ri dan kemendagri sepakat mekanisme penerbitan perppu untuk tiga dob di papua bisa tetap mengikuti pemilu 2024 mendatang
Mendagri Sarankan Penerbitan Perppu Agar Dob Papua Bisa Ikut
Menurut tito ketiga wilayah baru itu bisa mengikuti pemilu 2024 jika pemerintah melakukan revisi uu pemilu atau menerbitkan perppu namun
Wamendagri Buka Rakorwil Adkasi Se Tanah Papua 20 10 2022
5 days ago sorong wakil menteri dalam negeri wamendagri john wempi wetipo membuka rapat koordinasi wilayah rakorwil asosiasi dprd kabupaten
Komisi Ii Mendagri Dan Kpu Sepakat Terbitkan Perppu Pemilu
1 sept 2022 rapat kerja antara komisi ii kemendagri dan penyelenggara pemilu kemarin 31 8 menyepakati terbitnya perppu pemilu
Semua Fraksi Komisi Ii Sepakat Perppu Pilkada Disahkan Jadi Uu
Salah satunya yakni pengesahan peraturan pemerintah pengganti undang undang perppu nomor 2 tahun 2020 tentang pemilihan kepala daerah pilkada
Kemendagri Akan Duduk Bareng Kpu Bawaslu Pastikan
Kepastian pelaksanaan pemilu serentak 2024 di 3 daerah otonomi baru dob papua akan dibahas kementerian dalam negeri bersama penyelenggara
Kemendagri Matangkan Rancangan Perppu Pemilu 2024 Infopublik
6 days ago amanat mengenai pengisian kursi dpr ri dpd ri dan dprd itu sebagaimana akibat dari dibentuknya tiga daerah otonomi baru tersebut dengan
Uu Pemilu Segera Direvisi Setelah Adanya Pemekaran Papua
1 sept 2022 jakarta kompas com pemerintah dpr ri dan penyelenggara pemilu akhirnya menyepakati perlunya revisi undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang
Kemendagri Targetkan Perppu Pemilu Sudah Rampung Sebelum
2 sept 2022 kementerian dalam negeri kemendagri menargetkan penerbitan perppu untuk merevisi uu tentang pemilu bisa selesai sebelum bulan oktober 2022
Kemendagri Matangkan Rancangan Perppu Pemilu Akomodasi Dob
7 days ago kementerian dalam negeri kemendagri terus mematangkan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang undang perppu pemilihan umum yang
