POROSKOTA.COM, JAKARTA – Pertamina telah melakukan uji coba pembatasan pembelian di semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar () Pertamina.

Saat ini masyarakat hanya boleh mengisi bahan bakar minyak (BBM) subsidi tersebut sebanyak 120 liter per hari.

Namun, belum ada kejelasan soal aturan kendaraan yang bisa membeli pertalite meski sudah ada jatah sementara.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Diketahui, jumlah pendaftar program BBM subsidi terus meningkat setelah dibuka pada Juli lalu.

Corporate Secretary menyampaikan masyarakat yang mendaftar sudah lebih dari 2 juta orang.

“Saat ini sudah 2,6 juta pendaftar dan terus berjalan. Dari jumlah itu sekitar 71 persen yang daftar untuk Pertalite,” ujar Irto.

Diketahui, sampai saat ini pemerintah belum merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

Berdasarkan informasi, draft revisi perpres sudah di Kementerian Sekretariat Negara.

Namun, belum diketahui kenapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menandatangani dokumen itu.

Beberapa waktu lalu, DPR juga mengingatkan pemerintah untuk segera menyelesaikan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, sebagai landasan hukum jika ingin memperketat distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pengetatan distribusi BBM yakni melalui pengawasan, serta pembatasan pembelian. Hal ini dilakukan lantaran kuota BBM semakin menipis.

“Saat ini tidak ada hal apa pun yang menghalangi pemerintah mengeluarkan regulasi terkait pembatasan penggunaan BBM subsidi,” ujar Eddy Soeparno, Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, pekan lalu, dikutip dari Kompas.com

Menurut Eddy, pembatasan tanpa adanya regulasi tidak akan efektif karena regulasi jadi dasar untuk bisa memberikan tindakan hukum.

“Pembatasan (penggunaan BBM subsidi) tanpa tindakan hukum dampaknya dinilai sangat minim,” katanya.

Eddy menjelaskan, sebanyak 80 persen pengguna BBM subsidi dinikmati mereka yang tidak berhak.

Untuk menambah pasokan malah jadi pemborosan. Tidak ada cara lain yang bisa dilakukan kecuali melakukan pembatasan seraya memperkuat pengawasan.

“Pembatasan dilakukan melalui payung hukum agar efektif di lapangan,” jelas Eddy.

Trubus Rahardiansyah, Pengamat Kebijakan Publik, sepakat bila pemerintah segera menerbitkan aturan terkait pembatasan BBM subsidi agar memudahkan dalam distribusi oleh Pertamina sekaligus pengawasan.

Pemerintah diminta untuk tidak boleh ragu dalam memutuskan perkara BBM subsidi agar tidak dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Ada keuntungan di situ. Oknum bisa memainkan situasi,” jelas Trubus dikutip Kompas.com