PorosKota.com, JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) mengatakan dirinya bersama Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mendapat tugas untuk menyelesaikan permasalahan tanah di calon Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Antoni pun mengungkapkan sejumlah permasalahan yang ada di IKN.

Meskipun diakui permasalahan lahan di IKN merupakan kewenangan penuh Menteri Hadi.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Hal itu diungkapkan Antoni saat sesi wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Jakarta, Jumat (15/7/2022).

“Terus terang untuk IKN porsinya lebih banyak di pak Hadi. Sebenarnya di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) sebenarnya ada kawasan besar ya 255 ribu hektar, nah KIPP yang menjadi pusat pemerintah ini, kawasan induk pemerintahan pusat itu sekitar 6.000 hektar,” kata Antoni.

“Nah dari 6.000 hektar itu diidentifikasi oleh teman-teman di ATR/BPN itu ada yang bermasalah sekitar 800 hektar,” kata Raja Juli Antoni.

Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menyebut dari 800 hektar terdapat sejumlah permasalahan.

Mulai dari hak guna usaha (HGU) yang masih aktif hingga adanya hak kepemilikan tanah secara pribadi.

“Juga ada di sana tapi ada ‘pembonceng’ yang ketika mendapat informasi akan ada IKN, mereka mulai masuk sebagai spekulan, meskipun diantisipasi oleh teman-teman ATR/BPN bahwa kita freze nih, jadi tidak ada pengajuan sertifikat baru di kawasan tersebut,” ucap Antoni.

Namun demikian, Antoni mengatakan bahwa niat untuk meloloskan sertifikat di kawasan IKN tetap bisa terjadi.

Maka pihaknya akan terus mengawasi dan mentertibkan oknum-oknum yang mencoba menghambat proyek IKN tersebut

“Tapi terakhir yang saya dengar dari kantor ATR/BPN yang berkoordinasi dengan teman-teman di BPN dan sebagainya secara gradual yang 800 hentar ini akan bisa kita cleankan, tetapi di luar itu 6.000 hektar itu clean dan sekaramg sudah mulai teman-teman ATR/BPN mulai bekerja di sana,” jelasnya.

Diketahui, Presiden langsung memberikan tiga arahan khusus yang harus dikerjakan Kementerian ATR/BPN.

Pertama, Presiden meminta untuk melanjutkan program sertifiksi rakyat.

Kedua, Presiden meminta agar bisa menyelesaikan sejumlah permasalagan tentang konflik agraria.

Ketiga soal (lahan) Ibu Kota Negara (IKN).